Keuangan Negara Belum Mencukupi, Jadi Alasan Ditundanya Pembentukan Densus Tipikor

Image
Monday, 30 October 2017 | 02:10:40 WIB 193

Jakarta (nusapos.com)- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, berdasarkan pertemuan terakhir yang dihadirinya di Istana Negara Jakarta, disetujui bahwa Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) pembentukannya ditunda berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo.

Saat acara seminar dan bedah buku berjudul "Jihad Melawan Korupsi" karya Abdullah Hehamahua, yang berlangsung di Aula Kampus BSI Kalimalang Jakarta, Laode Muhammad Syarif mengatakan, pertemuan di Istana Negara dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Mensesneg, Menkeu, dan Kepala Staff Kepresidenan.

Dalam pertemuan itu lanjut Laode, terungkap bahwa ditundanya pembentukan Densus Tipikor, salah satunya karena alasan dikhawatirkan keberadaanya akan membebani keuangan negara.

"Ketika keuangan negara belum mencukupi, mungkin belum saatnya," katanya, Sabtu (28/10/2017).

Apalagi, kewenangan yang akan dimiliki oleh Densus Tipikor saat ini sebenarnya sudah dimiliki oleh KPK. Selain itu landasan hukum dibentuknya Densus Tipikor berupa Keputusan Presiden, hingga saat ini belum ada.

"Jika Densus Tipikor dibentuk dan didalamnya ada jaksa ada polisi, maka itu sama saja dengan KPK model lain," ujar Laode.

Pimpinan KPK yang dalam pertemuan di Istana Negara itu diwakili oleh Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif, berharap agar Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki Kepolisian dimaksimalkan perannya.

"Polri, kami ingin makin instens dalam menjalin sinergi bersama KPK dan Kejaksaan, untuk bekerjasama membantu pemberantasan kasus korupsi di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu penulis buku berjudul "Jihad Melawan Korupsi" Abdullah Hehamahua menolak pembentukan Densus Tipikor. Selain alasan, akan membebani anggaran, Densus Tipikor justru akan membuat Polri kewalahan.

"Bagaimana penugasan Polri untuk kasus narkoba, teroris dan tindak pidana lainnya yang luar biasa. Itu tidak akan selesai-selesai nanti," kata mantan Penasehat KPK tersebut.

"Fungsi KPK saja yang harusnya ditingkatkan. Sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan harus dilanjutkan. Agar tidak ada pergesekan, maka kasus korupsi hanya ditangani oleh KPK. Di negara lain juga seperti itu," tegasnya


Sumber : Rri

Laporan : -

Editor : Red


loading...
Post
Nasional

KPK Tahan Bupati Nganjuk

3 minggu yang lalu 293
Post
Nasional
Post
Riau
Post
Nasional
Post
Sumatra Utara
Post
Sumatra Barat
Post
Jakarta
Post
Nasional
Post
Nasional
Riau

KPK Sosialisasi Bahaya Korupsi

1 bulan yang lalu 305
Post
Riau
Post
Nasional
Post
Internasional
Post
Nasional
Post
Nasional
Post
Internasional